Oleh : NAUFAL RAFI PUTRA MULYANA – Prodi Administrasi Publik UMSIDA
Angka pengangguran di Sidoarjo yang masih tinggi menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Banyak yang mempertanyakan apakah pemerintah Sidoarjo melakukan tindakan yang cukup untuk mengatasi masalah ini. Ada juga yang bertanya apakah pembangunan infrastruktur di Sidoarjo dapat membantu menurunkan angka pengangguran di daerah ini.
Pembangunan infrastruktur telah lama dianggap sebagai salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Infrastruktur yang baik dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, misalnya dalam produksi dan distribusi barang dan jasa. Dengan infrastruktur yang berkualitas, bisnis dan industri dapat beroperasi lebih efektif dan efisien, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lebih banyak kesempatan kerja.
Namun, dampak positif dari pembangunan infrastruktur sering kali bersifat sementara. Saat proyek-proyek besar, seperti pembangunan jalan atau jembatan, sedang berjalan, banyak lapangan kerja baru terbuka. Tetapi, setelah proyek-proyek ini selesai, pekerja yang terlibat bisa kehilangan pekerjaan jika tidak ada program lanjutan atau pelatihan keterampilan yang membantu mereka menemukan pekerjaan baru. Ini dapat menyebabkan tingkat pengangguran naik kembali.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023, tingkat pengangguran di Sidoarjo mencapai 8,05%, menempatkan kabupaten ini di urutan pertama dengan tingkat pengangguran tertinggi di Jawa Timur. Di sisi lain, Sidoarjo juga memiliki jumlah industri besar dan industri sedang terbanyak di Jawa Timur pada tahun 2015, dengan 978 perusahaan. Kesenjangan antara banyaknya industri dan tingginya tingkat pengangguran menunjukkan bahwa tenaga kerja lokal di Sidoarjo belum terserap secara optimal oleh industri yang ada.
Banyak perusahaan di Sidoarjo lebih memilih untuk merekrut tenaga kerja dari luar daerah. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal yang sesuai dengan kebutuhan industri. Ini menjadi tantangan bagi pemerintah Sidoarjo untuk meningkatkan kualitas SDM lokal agar dapat bersaing di pasar tenaga kerja.
Solusi yang bisa diambil adalah pemerintah Sidoarjo memberikan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan di daerah tersebut. Selain itu, program yang merekomendasikan pekerja lokal kepada perusahaan dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran. Jika langkah-langkah ini diambil, diharapkan angka pengangguran di Sidoarjo bisa berkurang dan masyarakat lokal dapat lebih berpartisipasi dalam industri yang ada.
Namun, masih ada pertanyaan: apakah pemerintah Sidoarjo bersedia untuk merealisasikan ide-ide dan saran dari masyarakat untuk mengatasi masalah pengangguran? Perubahan nyata membutuhkan komitmen dan aksi konkret dari pihak pemerintah untuk memperbaiki kualitas SDM dan memastikan penduduk lokal mendapatkan peluang yang adil dalam pasar tenaga kerja.
