Sidoarjo – Peringatan Hari Jadi (Milad) Ke-111 Muhammadiyah di kantor Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Sidoarjo dihadiri Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.
Dalam sambutannya, Muhadjir menjelaskan bahwa Muhammadiyah harus punya dua sisi, yakni keislaman dan keindonesiaan. Dua hal yang berbeda namun tidak bisa dipisahkan dan sangat bernilai jika disatukan.
“Berjuang dari dalam, jangan berjuang dari luar saja, agar bisa dipertanggungjawabkan,” ucap Muhadjir dalam sambutannya.
Tak hanya itu, Muhadjir juga meminta kepada seluruh kader Muhammadiyah untuk mempersiapkan diri, dengan meninggkatkan keterampilan, jelang ekspansi Muhammadiyah dalam bidang pertambangan.
“Ini adalah salah satu amanah saat muktamar. Kita akan meningkatkan dan merevitalisasi kegiatan di sektor ekonomi dan bisnis. Salah satu yang akan menjadi target kita di sektor pertambangan,” ujarnya.
Apalagi menurutnya, Keppres yang telah dikeluarkan oleh Presiden. Bagi Organisasi seperti Muhammadiyah, pengelolaan tambang tidak melalui sistem lelang, namun melalui mekanisme rujukan.
“Mudah mudahan bisa berhasil seiring dengan turunnya Keputusan Presiden (Keppres) dimana Organisasi seperti Muhammadiyah boleh mengelola pertambangan melalui rujukan tanpa melalui proses lelang,” tambahnya.
Dirinya juga berharap bahwa seluruh kader Muhammadiyah dapat memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah dengan sebaik-baiknya. Dimana nantinya Muhammadiyah diharapkan dapat menjadi pioner dalam memanfaatkan serta mengeksploitasi sumber daya alam dengan penuh tanggung jawab.
“Sejauh ini kita belum ada titik yang akan kita eksploitasi. Kita baru mengajukan pilihan ke pihak menteri pertambangan juga menteri investasi. Semoga ke depannya mampu terealisasikan dengan baik,” tutupnya.
Dalam rangka Milad Muhammadiyah ke-111, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Sidoarjo, menggelar Tabligh Akbar dan Resepsi, hingga penyelenggaraan pasar murah. Selain dihadiri oleh Menko PMK Muhadjir Effendy, juga turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak.
