SIDOARJO – Laboratorium Governance dan Manajemen Pelayanan Publik Prodi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) series 1 pada Selasa (08/10/2024). Kegiatan ini diadakan untuk menggali urgensi inovasi layanan publik berbasis digital dalam mendukung implementasi Sidoarjo Smart City.
Acara ini dihadiri oleh Asisten Laboratorium AP Umsida dan pengurus Himpunan Mahasiswa Prodi Administrasi Publik. Narasumber yang diundang adalah Nur Amiril, S.AP., Direktur Oemah Digital dan Kasi Pelayanan di Pemerintah Desa Sugihwaras. Kehadiran narasumber diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai konsep smart city.
Kaprodi Administrasi Publik, Ilmi Usrotin Choiriyah, menyambut baik kegiatan FGD ini. “Kami mengucapkan selamat datang kepada Narasumber dan mahasiswa. Kali ini, kita akan berdiskusi tentang smart city yang sangat penting bagi pengembangan kota,” ujarnya Ilmi Usrotin.
Dalam diskusi, Amiril menjelaskan bahwa smart city memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Tujuan utamanya adalah menciptakan perdagangan yang menarik dan meningkatkan sumber daya manusia melalui teknologi,” ungkap Amiril.
Amiril juga memaparkan enam pilar utama dalam konsep kota pintar. Pilar-pilar tersebut meliputi smart governance, smart environment, smart branding, smart economy, smart living, dan smart society. Penjelasan ini memberikan gambaran jelas mengenai komponen penting dalam membangun smart city.
Salah satu contoh konkret yang dibahas adalah aplikasi SiPraja, yang memungkinkan masyarakat mengurus berbagai surat dari rumah. Aplikasi ini awalnya dirancang untuk mempermudah pengurusan KTP dan KK, namun penggunaannya masih rendah. “Sosialisasi yang tepat sangat penting agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi ini dengan baik,” jelas Amiril.
Amiril juga menyoroti tantangan dalam penerapan smart city di Kabupaten Sidoarjo. Ia menyebutkan keterbatasan sumber daya, rendahnya penguasaan teknologi di kalangan pegawai, serta rendahnya keterlibatan desa dalam proses ini. “Semua faktor ini berkontribusi pada kesulitan mewujudkan smart city,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa jika desa-desa bertransformasi menjadi Smart Village, maka proses menuju Smart City di Kabupaten Sidoarjo akan lebih lancar. “Keterlibatan desa sangat penting untuk mencapai keselarasan dalam implementasi teknologi,” tuturnya.
Dari hasil FGD, muncul beberapa rekomendasi, antara lain meningkatkan SDM melalui sosialisasi, pengalokasian anggaran untuk sarana dan prasarana, serta memperkuat regulasi terkait inovasi layanan publik. “Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Sidoarjo dapat mewujudkan visi Smart City yang lebih efektif,” tutup Hendra Sukmana.
